Pages

Kamis, 26 Mei 2016

Pelatihan Kepemimpinan bagi penyelenggara Pendidikan Tinggi

 


 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bekerjasama dengan The HEAD Foundation Singapura dan Lembaga SS Knowledge menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat eselon I Kemenristekdikti dan pimpinan perguruan tinggi negeri. Pelatihan berjudul  “Impact Through Leadership: Leadership Development Program for Indonesian Higher Education Leaders”  tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari,  tanggal 23-24 Mei 2016  dilaksanakan di Tanjungpandan, pulau Belitung. Pelatihan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Prof. Ainun Na’im  diikuti oleh 7 orang pejabat eselon I dan 2 orang pejabat eselon 2 Kemenristekdikti serta 18 orang rektor perguruan tinggi negeri dari seluruh Indonesia. 
 
Dalam sambutannya, Sekjen Kemenristekdikti mengatakan bahwa peran pimpinan perguruan tinggi sangat penting untuk menentukan maju tidaknya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. “Sektor pendidikan tinggi sangat penting dan juga sangat kompleks. Perkembangan Iptek dan perubahan jaman yang sangat cepat, membuat kebijakan juga harus cepat berubah,” tegasnya. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi para rektor perguruan tinggi dalam bidang kepemimpinan yang inovatif dan efektif,  untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi  yang dipimpinnya dengan memberdayakan sumberdaya yang ada secara optimal.

Dalam pelatihan antara lain dibahas perlunya membangun dan memanfaatkan jaringan sesama perguruan tinggi untuk menyiasati keterbatasan sumberdaya yang dimiliki masing-masing  perguruan tinggi, perlunya reformasi sistem pengelolaan anggaran, dan perlunya bench-marking ke perguruan tinggi yang mapan dan kredibel di luar negeri untuk dapat dijadikan sebagai acuan atau model. 
 
Pada akhir sesi pelatihan, para peserta juga meminta Pusdiklat Kemenristekdikti untuk menindaklanjuti pelatihan ini dengan sebuah workshop untuk membahas reformasi sistem keuangan di perguruan tinggi. “Dalam workshop nanti perlu melibatkan BPKP, BPK, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia” saran Prof. Dwikorita Karnawati, rektor UGM Yogyakarta. (Pusdiklat/rs)
 
Lihat Foto-Foto Dokumentasi